• Telp (0655) 755138 - Fax. (0655)-7551578
  • Jl. Merdeka No.4 Ds. Pasar Aceh, Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh - Aceh Barat
Menu

TIM PENGAWASAN ORANG ASING

Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh

timpora1

Keimigrasian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hukum Keimigrasian sendiri merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan sub sistem dari Hukum Administrasi Negara.

Karena keimigrasian merupakan bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yakni penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Akhir-akhir ini adanya penyederhanaan prosedur Keimigrasian dan kemudahan bagi orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia mengakibatkan banyaknya orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia dengan leluasa. Salah satu contohnya kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 yang memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata kepada 90 negara.

timpora2

Pelaksanaan fungsi imigrasi sangat penting artinya dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Salah satu fungsi imigrasi adalah di bidang penegakan hukum dan keamanan negara. Dimana salah satu implementasinya dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kantor imigrasi Kelas II Meulaboh untuk melakukan pengawasan orang asing.

Pengawasan orang asing sendiri merupakan bagian dari Pengawasan Keimigrasian. Sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, bahwa “Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.”

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan pada saat:

  • Permohonan Visa masuk atau keluar Wilayah Indonesia
  • Pemberian izin tinggal melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia

Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dilakukan oleh :

  • Direktur Jenderal, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di pusat
  • Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk pelaksanakan Pengawasan Keimigrasian di provinsi
  • Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan
  • Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri,untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia

Untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Tim Pengawasan Orang Asing terdiri dari berbagai unsur. Unsur-unsur Tim Pengawasan Orang Asing terdiri dari:

  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi, Kanwil Kemenkumham, Kantor Imigrasi)
  • Pemerintahan Daerah (Kesbangpolinmas, Disnakertrans, Dinsos, Dishubkominfo, Disdukcapil masing-masing daerah)
  • Penegak Hukum (Polri dan Kejaksaan Agung)
  • Pengamanan Negara (TNI dan BIN)
  • Intansi Vertikal Lainnya (Kemenlu, Kemenag, Kemendagri).
timpora3

Tujuan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing ini tidak lain agar pengawasan orang asing dilakukan secara terkoordinasi. Tim Pengawasan Orang Asing dapat dibentuk di pusat dan daerah (provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan) yang beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

Tim Pengawasan Orang Asing tingkat pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri yang diketuai oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Tim Pengawasan Orang Asing tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim Pengawasan Orang Asing tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi yang diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Tim Pengawasan Orang Asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan Orang Asing. Tim Pengawasan Orang Asing juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan, baik itu bersifat khusus maupun insidental.

KANIM Kelas II Meulaboh Melayani Anda Dengan Setulus Hati

Bila tidak puas dengan layanan kami, laporkan pengaduan anda, atau hubungi 08170003489

RI
kemenhumham
DITJEN IMIGRASI
KEMENLU
6
4
AKADEMI IMIGRASI
LAPOR
ACEHBARAT
POLRES ACEH BARAT